Nepotisme Desa Bojongrangkas Tabur "Benalu Sosial"

Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan kemampuannya

FBI.News = Desa Bojongrangkas,Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, ini dI Komandani oleh Iding Habudin BA Sebagai Kepala Desa yang di lantik oleh Bupati Bogor Ahir Desember tahun 2019 yang lalu

Menurut Adang.R.warga RT01 RW09 Desa Bojongrangkas mengatakan :.Saat penyusunan staf desa maupun perangkat desa penuh dengan Nepotisme sehingga yang menempati posisi Staf Desa dominan Keluarga Kepala Desa, bahkan posisi Sekdes pun masih family Kepala Desa,

Potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sangat besar di desa. Jika Kepala desa terpilih leluasa mengangkat kerabat atau orang dekat mereka.

Apalagi  Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) digelontorkan. Rawan terjadi penyimpangan jika tak diawasi secara ketat. lebih Lamjut mengatakan semestinya tidak berasal dari keluarga kepala desa bersangkutan. Secara tersirat UU Desa melarang kepala desa membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu

Adang R Anggota LSM ini Menegaskan  Ketua LPM  dan Ketua BPD serta Kepala Dusun 1 pun masih family dekat sang Kades, Padahal  instusi ini selain menjadi pelaksana pembangunan, juga sebagai Monitoring Kontrol desa ,Akan di bawa kemana desa kami, Jika semua yang berperan di desa kami dari keluarga kepala desa. "Benalu Sosial tumbuh di desa ku ujar Adang R Mengahiri wawancara dengan FBI News.(Botak)

　

　

Pemdes Tapos II Bagikan BLT DD 2020

Tenjolaya Fokus Bogor Barat – Pemdes Tapos II, Kecamatan Tenjolaya  Kabupaten Bogor mulai bagikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2020 ( BLT DD). kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Tapos II Kecamatan Tenjolaya  Kabupaten Bogor,  Sabtu (23/05/2020).

Pembagian BLT dari dana desa diberikan langsung oleh Kepala Desa Tenjolaya, Fuad Wahyudi dibantu perangkat desa, Kadus, BPD serta di dampingi juga oleh Kasi Kesra Kecamatan Tenjolaya, Bhabinkamtibmas Polsek dan Babinsa Koramil Ciampea.
Bantuan diberikan kepada...     warga penerima yang bukan penerima PKH atau bantuan sosial lain agar tidak terjadi penerimaan yang berlapis.

Kepala Desa Tapos II mengatakan, bahwa bantuan yang di terima oleh masyarakat sesuai intruksi yang di sampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo yaitu sebesar Rp. 600.000. tiap bulannya selama 3 bulan (april,mei,juni) 2020.

” Pemdes berharap agar bantuan langsung tunai dari dana desa digunakan sebagaimana mestinya dan semoga dengan adanya bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak Virus Corona ( Covid-19) .” kata Kades.

Selanjutnya Puad Wahyudi mengatakan, pelaksanaan BLT DD ini dilaksanakan secara serentak, namun masyarakat selalu dihimbau untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yaitu tetap tinggal di rumah, selalu pakai masker, tidak berkerumun, jaga jarak fisik, sering mencuci tangan.
“Pembagian tersebut dibagikan secara serentak, serta kitapun menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat .” lanjutnya.

Sementara Sekdes Rojak mengatakan, data penerima sudah didata secara detail melalui rapat dari unsur pemerintah desa dan setiap penerima di bagi secara merata jadi tidak berlapis, setiap penerima bukan termasuk Penerima PKH atau bantuan lainnya.

“Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT DD) ini dapat digunakan dengan bijak oleh warganya yang terkena dampak Virus Corona (Covid-19) ini.” Pungkasnya.(Botak)

Jaling Kampung Cikareo RT3,RW4 Desa Gunung Mulya RAB Tertinggi Di Bogor Barat

FBI.News = Tenjolaya, Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur jalan lingkungan desa yang Bersumber dana dari Dana Desa (DD) tahap ke-I anggaran 2020, di Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Mulai pengerjaan nya
Salah satu nya Pengerjaan Hotmix di jalan Lingkungan Kampung Cikareo RT 03,RW04Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya secara teknis dikerjakan oleh pihak ketiga (Pemborong), . Meski mekanisme dan protapnya, LPM selaku Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tetap dilibatkan didalamnya. Namun pada pelaksanaan pekerjaan pengaspalan dan atau gelar hotmix, yang gunakan harus tenaga ahli dibidangnya, sangatlah wajar untuk menunjuk pihak ketiga (Pemborong) sebagai tenaga ahli dalam bidang teknis pengaspalan/hotmix sekaligus pengerjaannya.
Dan itupun tak menutup kemungkinan jikalau ada warga di Desa , yang ngerti dan paham teknis pengaspa lan gelar hotmix, tentunya tak bakalan menunjuk pihak ketiga (Pemborong). Bahkan pada saat pelaksanaan gelar hotmix, koordinasi LPM ataupun TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) termasuk Babinsa AD dan Binmaspol turut hadir me mantau .


Pelaksanaan pekerjaan gelar hotmix itu berjalan lancar Namun hasil  pantauan FBI.News  anggaran nya Sangat tinggi, bahkan tertinggi di wilayah Bogor Barat, Apalagi Jika di banding dengan desa yang ada di kawasan Kecamatan Tenjolaya , Untuk pekerjaan panjang 125 meter X 1meter dengan nilai 23.502.000,rupiah.-yang kalau di rata rata harga per M2 senilai 188.016,- rupiah, Padahal di salah satu desa di kecamatan yang sama hanya  116.700 rupiah

Ironis sekali karena Penyaluran Dana desa tahap pertama adalah Mengacu Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020;Selanjutnya tim peneliti kecamatan yang di bentuk oleh Camat, memeriksa dan mekoreksi yang layak dan tidak layak dan jika tidak layak di kembalikan ke desa (Perbup N0.6 Th 2020)
Tapi mengapa terjadi perbedaan yang signifikan  desa Gunung Mulya dengan  Desa lain Di kecamatan Tenjolaya tetap bisa lolos, Padahal satu pendamping yang sama, tapi mengapa RAB jauh berbeda dan saat sebelum pengerjaanpun pihak kecamatan dalam hal ini tim peneliti sudah di berikan RAB nya Semoga Inspectorat daerah (Irda) Jeli Mengawasi ini {Kasdi Botak}

 http://www.pengaduan.bogorkab.go.id/

ID CARD

PJU Kabupaten Bogor Acuhkan Pemeliharaan

Fungsi dari penerangan jalan umum mulai dari keselamatan pengguna jalan yang bisa terhindar dari kecelakaan akibat jalan yang rusak, Fungsi Keamanan  yaitu meminimalisir tingkat kejahatan di malam hari, dan perjalanan yang bisa aman dari berbagai hal buruk saat malam hari

Fokus Bogor Barat– Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat patut dipertanyakan. Pasalnya, banyak yang tidak berfungsi. Beberapa titik seperti di antara Kampung Cinangneng desa Cinangneng dan Kampung Laladon desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya mati. Padahal, jalan ini merupakan akses utama warga menuju wilayah Tenjolaya lainnya.

Kondisi ini membuat warga takut beraktivitas di malam hari. Warga mengaku tidak pernah melihat kegiatan perawatan dari dinas terkait. “Lampu dibiarkan mati begitu saja. Padahal, itu jalur utama. Tapi, tak ada PJU yang nyala,” ujar Handibal warga Tapos

Di kanan kiri jalan masih terdapat persawahan dan jarang ada pemukiman warga. Kondisi itu, menambah kemungkinan terjadi tindak kriminal. “Takut ada yang berniat jahat kalau melintas malam hari. Belum kalau ada lubang di jalan yang gak kelihatan,” imbuhnya.

Lebih parah yang terjadi terjadi Desa Gunungmalang.Kabel listrik PJU Jatuh sudah seminggu ini tak ada perbaikan, masyarakat resah, takut konsleting,dimana kabel menjalar di jalan raya ada kabel menyebrang jalan yang di topang dengan bambu dengan ketinggian tidak lebih dari 3meter,

Menurut warga yang emoh di tulis namanya mengatakan,selain takut konsleting juga mengganggu pemakai jalan,hal itu terjadi saat hari minggu,dimana bis wisata dari kemenhan tidak bisa meneruskan perjalanan alias putar balik,secara tidak langsung sudah merugikan masyarakat,karena mereka tidak sampai kawasan wisata”katanya

Lebih lanjut Handibal mengatakan “Dalam setiap pembayaran listrik, baik pra-bayar maupun pasca-bayar, masyarakat selalu dikenai tambahan biaya di luar tarif pemakaian listrik per kWh. Selain tambahan biaya administrasi bank dan biaya materai, PLN juga menambahkan biaya komponen pajak penerangan jalan (PPJ) kepada masyarakat pengguna listrik, lantas bermuara ke mana PPJ yang di bayar masyarakat itu ?

Pungutan PPJ kepada pelanggan listrik PLN memiliki dasar hukum, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Aturan ini kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Penerangan Jalan oleh Pemerintah Daerah tingkat II masing-masing. Dengan demikian, PPJ merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa digunakan untuk pengembangan atau pembangunan daerah tersebut. Sementara itu, untuk besaran biayanya, setiap daerah memiliki besaran PPJ yang berbeda beda. Pasalnya, besaran biaya tersebut ditentukan oleh pemda masing-masing. {KWB}

Bantuan Pangan Non Tunai untuk Warga Miskin di Kecamatan Tenjolaya, Diduga Tak Sesuai

FBI NEWS Tenjolaya= Transformasi bantuan Sosial Beras Sejahtera ke Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018 yang diterima warga KecamatanTenjolaya, Kabupaten Bogor  Jawa Barat, disoal.

Program Kemensos untuk menyalurkan bantuan beberapa kebutuhan pokok masyarakat melalui program BPNT, peserta KPM menerima bantuan sebesar  Rp 110 ribu perbulan. Pemerintah akan menyalurkan bantuan itu melalui rekening peserta KPM, yaitu dapat membeli bahan pangan di e-Warung.

Namun, di Tenjolaya bantuan non tunai pengganti bantuan Raskin tersebut diduga harganya tidak sesuai dengan nominal yang diterimakan. Hal tersebut oleh terpantau saat Fokus Bogor Barat  mempertanyakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan pada masyarakat miskin di Tenjolaya

.

“BNPT yang diberikan tiap keluarga miskin mendapat bantuan senilai Rp.110.000 perbulan yang bisa dibelikan barang kebutuhan pokok seperti beras dan telur di warung yang sudah ditunjuk. Namun ada beberapa persoalan, yaitu bantuan yang diterima masyarakat berupa beras 9 kilogram tanpa telur harganya hanya Rp. 81000” dengan amsumsi harga rp,9000/kg, Minggu (27/01/2019).

“Temuan di lapangan ada selisih Rp 29.000 setiap penerima dalam dari total bantuan Rp 110.000 setiap bulanya, seperti beras 9 kilogram harganya sekitar Rp 81.000,”.

“Jika diasumsikan dengan kalkulasi penerima BPNT di Kecamatan Tenjolaya sebanyak 3.660Kepala Keluarga (KK),  maka nilai kerugian negara sebesar Rp 106.140.000u per bulan,” paparnya.

Pihaknya meminta Dinas Sosial harus turun ke lapangan untuk memantau atau mengawasi barang Bantuan Pangan Non Tunai yang harus dibeli penerima. “Harus ada evaluasi secara menyeluruh, sehingga masyarakat miskin penerima bantuan pemerintah, harap Kasdi

Kota Bogor Porak Poranda, Bima Arya Sampaikan Ini di Instagram

Hujan badai dan angin kencang menerjang Kota Bogor, Kamis (6/12/2018). Lebih dari 700 rumah dan bangunan rusak berat serta satu orang meninggal dunia akibat kejadian ini.

Menanggapi hal tersebut Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyampaikan ucapan duka di akun Instagram pribadinya.

“Warga Bogor, Hujan badai dan angin puting beliung melanda Kota Bogor bagian selatan dan timur sore tadi. Setidaknya sampai saat ini terdata 800 rumah rusak dan satu orang meninggal dunia atas nama Ibu Eni Retno warga BNR Bogor Selatan. Duka cita kita untuk keluarga almarhumah.” tulis Bima Arya.

Bima juga meminta camat dan lurah berkoordinasi dengan dinas sosial untuk pengiriman bantuan bagi para korban. Ia juga menghimbau kepada para warga untuk waspada terhadap hujan lebat dan angin. (ysp)