PJU Kabupaten Bogor Acuhkan Pemeliharaan

Fungsi dari penerangan jalan umum mulai dari keselamatan pengguna jalan yang bisa terhindar dari kecelakaan akibat jalan yang rusak, Fungsi Keamanan  yaitu meminimalisir tingkat kejahatan di malam hari, dan perjalanan yang bisa aman dari berbagai hal buruk saat malam hari

Fokus Bogor Barat– Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat patut dipertanyakan. Pasalnya, banyak yang tidak berfungsi. Beberapa titik seperti di antara Kampung Cinangneng desa Cinangneng dan Kampung Laladon desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya mati. Padahal, jalan ini merupakan akses utama warga menuju wilayah Tenjolaya lainnya.

Kondisi ini membuat warga takut beraktivitas di malam hari. Warga mengaku tidak pernah melihat kegiatan perawatan dari dinas terkait. “Lampu dibiarkan mati begitu saja. Padahal, itu jalur utama. Tapi, tak ada PJU yang nyala,” ujar Handibal warga Tapos

Di kanan kiri jalan masih terdapat persawahan dan jarang ada pemukiman warga. Kondisi itu, menambah kemungkinan terjadi tindak kriminal. “Takut ada yang berniat jahat kalau melintas malam hari. Belum kalau ada lubang di jalan yang gak kelihatan,” imbuhnya.

Lebih parah yang terjadi terjadi Desa Gunungmalang.Kabel listrik PJU Jatuh sudah seminggu ini tak ada perbaikan, masyarakat resah, takut konsleting,dimana kabel menjalar di jalan raya ada kabel menyebrang jalan yang di topang dengan bambu dengan ketinggian tidak lebih dari 3meter,

Menurut warga yang emoh di tulis namanya mengatakan,selain takut konsleting juga mengganggu pemakai jalan,hal itu terjadi saat hari minggu,dimana bis wisata dari kemenhan tidak bisa meneruskan perjalanan alias putar balik,secara tidak langsung sudah merugikan masyarakat,karena mereka tidak sampai kawasan wisata”katanya

Lebih lanjut Handibal mengatakan “Dalam setiap pembayaran listrik, baik pra-bayar maupun pasca-bayar, masyarakat selalu dikenai tambahan biaya di luar tarif pemakaian listrik per kWh. Selain tambahan biaya administrasi bank dan biaya materai, PLN juga menambahkan biaya komponen pajak penerangan jalan (PPJ) kepada masyarakat pengguna listrik, lantas bermuara ke mana PPJ yang di bayar masyarakat itu ?

Pungutan PPJ kepada pelanggan listrik PLN memiliki dasar hukum, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Aturan ini kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Penerangan Jalan oleh Pemerintah Daerah tingkat II masing-masing. Dengan demikian, PPJ merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa digunakan untuk pengembangan atau pembangunan daerah tersebut. Sementara itu, untuk besaran biayanya, setiap daerah memiliki besaran PPJ yang berbeda beda. Pasalnya, besaran biaya tersebut ditentukan oleh pemda masing-masing. {KWB}

Bantuan Pangan Non Tunai untuk Warga Miskin di Kecamatan Tenjolaya, Diduga Tak Sesuai

FBI NEWS Tenjolaya= Transformasi bantuan Sosial Beras Sejahtera ke Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018 yang diterima warga KecamatanTenjolaya, Kabupaten Bogor  Jawa Barat, disoal.

Program Kemensos untuk menyalurkan bantuan beberapa kebutuhan pokok masyarakat melalui program BPNT, peserta KPM menerima bantuan sebesar  Rp 110 ribu perbulan. Pemerintah akan menyalurkan bantuan itu melalui rekening peserta KPM, yaitu dapat membeli bahan pangan di e-Warung.

Namun, di Tenjolaya bantuan non tunai pengganti bantuan Raskin tersebut diduga harganya tidak sesuai dengan nominal yang diterimakan. Hal tersebut oleh terpantau saat Fokus Bogor Barat  mempertanyakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan pada masyarakat miskin di Tenjolaya

.

“BNPT yang diberikan tiap keluarga miskin mendapat bantuan senilai Rp.110.000 perbulan yang bisa dibelikan barang kebutuhan pokok seperti beras dan telur di warung yang sudah ditunjuk. Namun ada beberapa persoalan, yaitu bantuan yang diterima masyarakat berupa beras 9 kilogram tanpa telur harganya hanya Rp. 81000” dengan amsumsi harga rp,9000/kg, Minggu (27/01/2019).

“Temuan di lapangan ada selisih Rp 29.000 setiap penerima dalam dari total bantuan Rp 110.000 setiap bulanya, seperti beras 9 kilogram harganya sekitar Rp 81.000,”.

“Jika diasumsikan dengan kalkulasi penerima BPNT di Kecamatan Tenjolaya sebanyak 3.660Kepala Keluarga (KK),  maka nilai kerugian negara sebesar Rp 106.140.000u per bulan,” paparnya.

Pihaknya meminta Dinas Sosial harus turun ke lapangan untuk memantau atau mengawasi barang Bantuan Pangan Non Tunai yang harus dibeli penerima. “Harus ada evaluasi secara menyeluruh, sehingga masyarakat miskin penerima bantuan pemerintah, harap Kasdi