Download Surat Edaran Kemenag RI Tentang Program Bantuan Subsidi Upah Bagi Guru Madrasah Bukan PNS

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengirimkan Surat Edaran bernomor B-2030/DJ.I/Dt.I.II/HM.00/09/2020 tanggal 23 September 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Cq. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Se-Indonesia perihal Program Bantuan Subsidi Upah bagi Guru Madrasah Bukan PNS. 

ARTIKEL PILIHAN

• PP 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan LPS dalam rangka Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan
• PP 43 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN
• Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 /PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

SELENGKAPNYA SILAKAN SOBAT DOWNLOAD SURAT EDARAN KEMENAG RI TENTANG PROGRAM BANTUAN SUBSIDI UPAH BAGI GURU MADRASAH BUKAN PNS BERIKUT INI

 
 
 

ID CARD

Tahunan Kondisi Jalan Rusak Parah , Siapa Yang Bertanggung Jawab???

Fokus Bogor Barat Leuwiliang  – Kondisi ruas jalan Leuwiliang  yang menghubungkan Batas Kabupaten Sukabumi,yakni sepanjang desa Karacak, desa Karyasari sampai desa Puraseda  di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, rusak parah sudah tahunan tanpa perbaikan yang serius.

Kerusakan jalan yang sangat parah tersebut sangat menyulitkan aktivitas transportasi masyarakat. Selain berdampak mengancam lumpuhnya roda perekonomian. Kondisi sepanjang jalan di dominasi lobang-lobang besar tampak seperti kolam di saat musim penghujan.

“Bukan hanya menyulitkan, tapi sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang melintas. Orang laki-laki dewasa seperti saya ini aja kesakitan minta ampun terjatuh dari sepeda motor, apalagi adik-adik yang masih sekolah dan ibu-ibu. Jalan ini kan jalan utama kabupaten kata Arif usai terjatuh dari motornya akibat banyaknya lobang di sepanjang jalan,

Ia berharap, Pemkab melalui dinas terkait segera memperbaiki jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk kelancaran berbagai aktivitas di wilayahnya setempat. “Jalan ini merupakan sarana penunjang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena jalan ini jalan penghubung antar Kabupaten,” harapnya.

Salah satu warga mengungkapkan, bahwa jalan rusak tersebut sudah  tahunan, mau tak mau warga terpaksa melalui jalan yang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah kabupaten.”Jalan rusak ini sudah lebih dari 3tahun, nggak tau juga kenapa belum mendapatkan perbaikan yang permanen,” ujarnya (Kasdi Botak)

BPNT Abaikan Pedum Ketika e-waroeng dikoordinir

FBI News =Dugaan penyalahgunaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terus bergulir. Saat FBI News berusaha menelusuri kaitan dengan BPNT dari mulai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), e-waroeng sampai ke penyalur.menemukan pelanggaran.Pasalnya, penyaluran tidak sesuai pedoman umum (pedum). Alhasil, banyak warga yang dirugikan.

“Salah satu hasil penelusurannya adalah, penyaluran BPNT tidak memperhatikan pedum yaitu ketika e-waroeng dikoordinir mayoritas oleh HR  (Paguyuban) di arahkan 1 penyalur DI kecamatan Tenjolaya. Sementara di dalam pedum jelas bahwa e-waroeng tidak bisa diintervensi oleh siapapun

Ketentuannya jelas terdapat di pedum, yakni di prinsip utama poin 2 yang berbunyi, memberikan pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat (KPM) tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangannya.

Baik berupa beras, telur atau lainnya, serta tempat membeli sesuai dengan referensi atau tidak diarahkan pada e-waroeng tertentu, dan bahan pangan tidak dipaketkan. Kemudian, di poin 3 berbunyi, mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.

“Dua poin pada pedoman umun BPNT tadi, sudah jelas mengarahkan untuk lebih bisa memberdayakan usaha kecil, bukan untuk dikoordinir pada satu penyalur. saat FBI News kroscek lebih lanjut.  ternyata benar adanya di temukan lapangan seperti itu,

Penyaluran bantuan untuk warga miskin yang diduga masih dimainkan oleh oknum tertentu, membuat para KPM makin menderita. Oknum tersebut sama saja makan harga orang miskin.
“Itu keterlaluan. Bantuan dari pemerintah untuk orang miskin saja masih dimainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk  Masalah yang berkaitan dengan Bantuan Kementerian Sosial ( Kemensos) menyediakan layanan pengaduan untuk permasalahan pada program bantuan sosial ( bansos).
Permasalahan yang dapat diadukan meliputi penyelewengan, pungli, hingga penyaluran yang salah sasaran. Informasi terkait dengan layanan pengaduan ini juga telah disampaikan melalui kanal-kanal resmi dari Kemensos, mulai dari situs https://kemensos.go.id/, Twitter @KemensosRI, hingga Instagram @kemensosri.

Layanan aduan bansos Mengutip keterangan dari unggahan Instagram @kemensosri, pengaduan permasalahan bansos ini dapat dilakukan melalui dua saluran, yaitu: Email: bansoscovid19@kemsos.go.id Whatsapp: 0811 10 222 10
Adapun nomor layanan tersebut tidak menerima telepon, tetapi hanya menerima pengaduan melalui pesan Whatsapp. Selain itu,

Kemensos juga menegaskan bahwa layanan aduan ini tidak ditujukan untuk pendaftaran bagi penerima bansos Kemensos. Jika masyarakat ingin mengajukan aduan, kirimkan pesan dengan format berikut:

BPNT Tidak Memperhatikan Pedum Ketika e-waroeng Dikoordinir

Kementerian Sosial ( Kemensos) menyediakan layanan pengaduan untuk permasalahan pada program bantuan sosial ( bansos).
 Permasalahan yang dapat diadukan meliputi penyelewengan, pungli, hingga penyaluran yang salah sasaran. Informasi terkait dengan layanan pengaduan ini juga telah disampaikan melalui kanal-kanal resmi dari Kemensos, mulai dari situs https://kemensos.go.id/, Twitter @KemensosRI, hingga Instagram @kemensosri.
Layanan aduan bansos Mengutip keterangan dari unggahan Instagram @kemensosri, pengaduan permasalahan bansos ini dapat dilakukan melalui dua saluran, yaitu: Email: bansoscovid19@kemsos.go.id Whatsapp: 0811 10 222 10
Adapun nomor layanan tersebut tidak menerima telepon, tetapi hanya menerima pengaduan melalui pesan Whatsapp. Selain itu,
Kemensos juga menegaskan bahwa layanan aduan ini tidak ditujukan untuk pendaftaran bagi penerima bansos Kemensos. Jika masyarakat ingin mengajukan aduan, kirimkan pesan dengan format berikut:
Nama lengkap (spasi) Nomor KTP (spasi) Alamat Lengkap (spasi) Aduan

Habiskan Ratusan Juta, Pembangunan Proyek P3- TGAI Diduga Dikerjakan Asal –

FBI News Tenjolaya– Aktivis Bogor Dari Lembaga Bantuan Hukum,Supendi mengungkapkan, bahwa Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air (P3-TGAI) Daerah Irigasi (DI)  yang berlokasi di Kampung Tapos Lebak, Desa Tapos Dua, Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor diduga spesifikasinya tidak sesuai dan pengerjaannya asal-asalan.

Pasalnya kata ia, dari beberapa material barang yang digunakan seperti batu dan pemasangan bangunan irigasi diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Kata Pendi Sapaan akrab nya, ketika ia terjun ke lapangan melakukan kontrol dalam pekerjaan proyek tersebut, di anggap banyak kejanggalan baik itu dari material yang digunakan maupun dalam pelaksanaan mengerjakan bangunannya.

“Waktu kami meninjau pekerjaan proyek tersebut, dilokasi ada beberapa catatan material batu yang digunakan diduga tidak sesuai dengan RAB, hal ini dikarenakan batu yang digunakan memakai batu yang tidak jelas harga dan kualitasnya. Kedua pasangan bangunannya juga diduga dikerjakan asal-asalan, selain terlambat, spesifikasinya juga tidak sesuai dengan RAB, padahal anggaran proyek tersebut di anggarkan ratusan juta,”ungkap Pendi pada awak media.

Meski demikian, Pendi sangat mengapresiasi pada program P3-TGAI, karena program tersebut bisa sampai ke pelosok-pelosok daerah areal persawahan.

“Kami sebenarnya sangat mengapresiasi dengan adanya program tersebut, hal ini dikarenakan program yang bersumber dari APBN ini bisa sampai ke daerah-daerah pelosok persawahan yang sangat terpencil. Namun jangan karena lokasi proyek yang medan jalannya sulit untuk dikunjungi, malah pelaksanaan proyek tersebut dilaksanakan Asjad (Asal Jadi). Kami berharap pengawasan pada proyek harus Konsen agar   program itu tidak ambrukadul oleh oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan,” tegasnya.

Dari informasi yang dihimpun, proyek P3-TGAI merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen SDA dengan biaya Rp 195 juta per titik, dari sumber anggaran APBN yang tersebar di puluhan Lokasi di Kabupaten Bogor.={BOTAK)

Hasil Telusur

Hasil web

Saran & Pengaduan Kementrian PUPR

pengaduan.pu.go.id

... Rakyat, Silahkan Kirim saran dan aduan untuk kemajuan negara kita tercinta. × ... Saran dan Aduan yang Anda kirim belum mendapatkan tindak lanjut dari ...

Anda telah mengunjungi halaman ini 2 kali. Kunjungan terakhir: 02/08/20

Pembangunan P3A Desa Tapos Satu Kec.Tenjolaya Di Duga Tidak Sesuai SPEK

FBI News Tenjolaya = Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3 - TGAI), telah memberikan bantuan agar masyarakat petani di Pedesaan bisa terus bertani pada setiap musim dengan cara memberikan bantuan irigasi pengairan agar masyarakat petani tidak bergantung dengan air tadah hujan

Namun dalam pelaksanaan pembangunan P3 - TGAI yang di kelola oleh Kelompok P3A Desa Tapos Satu yang berlokasi di Irigasi Desa Tapos Satu Kecamatan Tenjolaya patut diduga dalam pengerjaan irigasi ada unsur  mengurangi Spek pekerjaan yang ada. TPT yang ada hanya di taburi plesteran agar Tembokan TPT Lama gak nampak Rabu (22/07/2020)ri

FBI News  , setelah melakukan pemantauan Pada Pekerjaan irigasi P3A Desa Tapos Satu , menemukan Beberapa Temuan atas pekerjaan yang saat ini dalam Masa Pengerjan yang di kerjakan oleh kelompok P3A Tapos Satu,

"Pekerjaan P3 - TGAI yang saat ini sedang dalam masa Pengerjan Dengan Nilai Anggaran Rp. 195.000 000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dari APBN Tahun 2020 , kami menilai pengerjaan tersebut tidak sesuai dengan Spek pembangunan irigasi, dimana salah satu dari temuan kami di lapangan adanya penyempitan di duga ada penghilangan bahan kontruksi , pada pekerjaan yang ada ,  kami menduga ini ada unsur kesengajaan dan pembiaran dari pengawas pekerjaan seolah ini tidak di awasi oleh Pengawas dalam pengerjaannya.

Sementara Ketua Kelompok P3A, Desa Tapos Satu Kecamatan Tenjolaya saat hendak ditemui dikediamannya untuk konfirmasi tidak bisa ditemui = (Pendi, Botak)_

Hasil Telusur

Hasil web

Saran & Pengaduan Kementrian PUPR

pengaduan.pu.go.id

...